Ali al-Zaidi resmi dilantik sebagai Perdana Menteri baru Irak pada Sabtu, 16 Mei 2026, dalam sebuah upacara serah terima jabatan di Baghdad. Dilansir dari Saudi Gazette yang mengutip Iraqi News Agency (INA), al-Zaidi menggantikan Mohammed Shia al-Sudani setelah pemerintahannya mendapatkan persetujuan dari parlemen awal Mei lalu.
Pelantikan ini merupakan langkah awal bagi pemerintahan baru Irak di tengah proses negosiasi politik yang masih berlangsung untuk melengkapi susunan kabinet. Pada 14 Mei 2026, parlemen Irak memberikan mosi percaya kepada al-Zaidi beserta 14 menteri kabinetnya, meskipun pemungutan suara untuk sembilan posisi lainnya terpaksa ditunda karena belum tercapainya kesepakatan politik.
Al Jazeera melaporkan bahwa al-Zaidi dan para menterinya yang telah disetujui oleh parlemen telah mengucapkan sumpah konstitusional dan mulai menjalankan tugas mereka. Dalam pernyataan resmi, kantor media perdana menteri menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan mosi percaya kepada pemerintahan al-Zaidi serta program kementeriannya.
Meski begitu, pemerintahan al-Zaidi masih belum lengkap, karena kabinet yang seharusnya terdiri dari 23 kementerian belum sepenuhnya terisi. Beberapa posisi strategis, termasuk kementerian dalam negeri dan pertahanan, masih diperdebatkan oleh berbagai partai politik.
Dalam sistem politik Irak, pemerintahan dianggap sah jika lebih dari separuh kementerian yang diusulkan disetujui oleh parlemen. Sidang parlemen pekan lalu menyetujui 14 menteri, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai posisi yang tersisa.
Anggota parlemen Irak juga telah menunjuk Basim Mohammed sebagai menteri perminyakan baru, sementara Fuad Hussein tetap menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemerintahan baru ini. Al-Zaidi telah mempresentasikan program pemerintahannya dalam sidang parlemen yang tidak disiarkan secara langsung, namun rincian program tersebut belum diumumkan kepada publik.
Di usia 40 tahun, Ali al-Zaidi tercatat sebagai perdana menteri termuda dalam sejarah Irak. Penunjukannya sebagai perdana menteri terjadi setelah Presiden Irak, Nizar Amidi, memilihnya pada 27 April 2026, setelah Coordination Framework Alliance, yang merupakan blok parlemen terbesar, sepakat untuk mencalonkannya.
Penunjukan al-Zaidi ini diharapkan dapat mengakhiri kebuntuan politik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Dalam proses ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan turut berperan, terutama setelah mantan perdana menteri Nouri al-Maliki, yang dikenal dekat dengan Iran, menjadi kandidat utama koalisi. Trump dikabarkan menentang al-Maliki dan memperingatkan bahwa dukungan AS terhadap Irak akan terancam jika al-Maliki kembali menjabat.
Berbeda dengan para pendahulunya, al-Zaidi tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan atau jabatan politik. Ia lahir di Baghdad dari keluarga terkemuka asal Provinsi Dhi Qar dan membangun karier di sektor akademik serta swasta. Al-Zaidi memiliki gelar sarjana hukum dan keuangan, juga gelar magister perbankan dan keuangan, serta merupakan anggota Iraqi Bar Association.
Leave a Reply